PMII Diminta Jadi Pelopor Perubahan Sulbar, SDK: Kawal Kebijakan Secara Konstruktif

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka saat sambutan dalam acara Halalbihalal dan Puncak peringatan Hari Lahir PMII Ke-65 Tahun 2025.

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menyerukan agar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menjadi pelopor perubahan bagi kemajuan Sulbar. Senin (21/04/2025).

Seruan ini disampaikan dalam acara Halalbihalal dan puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-65 PMII di Water Park Grand Maleo Hotel Mamuju, Minggu malam.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya mengucapkan selamat hari lahir ke-65 untuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. PMII telah membuktikan eksistensinya sebagai organisasi kader yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan,” ujar SDK, yang juga merupakan kader PMII, dalam sambutannya.

SDK, yang juga Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Sulbar, menekankan pentingnya peran PMII sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan nasional.

Ia mengapresiasi tema kegiatan, “Positioning PMII Mamuju sebagai Aktor Kontrol Kebijakan Pemerintah untuk Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” yang dinilainya progresif.

“Tema ini menunjukkan bahwa PMII senantiasa hadir dalam ruang strategis untuk mengawal kebijakan dan mengkritisi pembangunan secara konstruktif,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kata SDK, berkomitmen membuka ruang partisipasi bagi generasi muda, termasuk PMII, dalam mendukung agenda strategis pembangunan.

“Kami sedang bekerja keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bahkan menargetkan capaian Sulbar melampaui rata-rata nasional. Karena itu, peran pemuda dalam menjaga iklim investasi, memperkuat SDM, dan mendorong inovasi sangat dibutuhkan,” jelasnya.

SDK berpesan agar PMII menjadi pelopor penguatan demokrasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan berkeadilan, khususnya di Sulawesi Barat yang sedang gencar membangun.

“Positioning PMII Mamuju sebagai aktor kontrol kebijakan bukan sekadar slogan, melainkan komitmen intelektual dan tanggung jawab moral. Di tengah dinamika pembangunan, PMII harus hadir sebagai kekuatan kritis yang konstruktif, menyuarakan aspirasi rakyat, dan mendorong tata kelola yang transparan dan berkeadilan,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup

https://www.analysis.co.id