Gubernur SDK Turun Tangan Atasi Stunting, Wagub JSM Pimpin Front Terdepan

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menunjukkan keseriusannya dalam menekan angka stunting di provinsi tersebut.

Dalam rapat koordinasi lanjutan yang digelar di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (24/4/2025).

SDK secara khusus menunjuk Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) untuk memimpin langsung tim khusus penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.

Langkah ini dipandang sebagai upaya gubernur untuk memastikan program strategis ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Teater lantai 2 itu dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta pihak-pihak penting lainnya.

Usai rapat, Gubernur SDK mengungkapkan bahwa fokus utama pembahasan adalah validasi dan pengelolaan data kemiskinan serta stunting.

Lebih lanjut, pemerintah provinsi berencana menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) khusus sebagai landasan hukum pelaksanaan program ini.

“Akan ada timnya, dan saya sudah meminta tadi Pak Wakil Gubernur untuk memimpin tim pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting,” tegas SDK.

Penunjukan Salim S. Mengga sebagai ketua tim dinilai strategis mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk isu ini, mencapai sekitar Rp 40 miliar.

SDK menekankan bahwa dana tersebut harus digunakan secara akuntabel dan terukur, tanpa ruang untuk penyimpangan.

“Jadi ini tidak main-main. Saya langsung meminta kepada Pak Wagub yang pimpin ini, supaya apa? Ada kurang lebih 40 miliar anggaran kita yang khusus di bidang ini, itu betul-betul tepat sasaran dan terukur dan sampai ke sasarannya. Tidak dikorupsi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, SDK juga menyampaikan target penurunan kemiskinan sebesar 1 persen setiap tahun.

Sementara untuk stunting, ia mengatakan perlu dilakukan analisis data yang komprehensif sebelum menetapkan langkah-langkah intervensi yang lebih spesifik.

Sadar akan kompleksitas penanganan stunting, SDK menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah kabupaten.

Menurutnya, sebagian besar layanan krusial seperti posyandu, puskesmas, hingga peran kepala desa berada di bawah kewenangan bupati.

“Karena bupati yang punya posyandu, bupati yang punya puskesmas, bupati yang punya kepala desa dan lebih banyak perannya bupati. Oleh karena itu, kita akan support para bupati untuk penanganan stunting,” pungkasnya. (*)

Adv