Kolaborasi Pembangunan Sulbar, SDK Libatkan Bupati dalam Musrenbang RKPD dan RPJMD

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmen untuk perencanaan pembangunan yang inklusif dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Acara yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, ini menjadi momentum sinergi antara provinsi dan kabupaten. Selasa (29/04/2025).

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, memimpin langsung jalannya musyawarah yang dihadiri oleh para bupati dan wakil bupati dari enam kabupaten di Sulbar, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan penting lainnya.

Dalam pidatonya, Suhardi Duka menekankan krusialnya perencanaan yang matang, realistis, dan terukur.

Ia mengingatkan bahwa perencanaan yang solid akan berbuah capaian yang optimal.

“Kita meyakini, perencanaan yang baik akan menghasilkan capaian yang baik pula. Tapi kalau perencanaan tidak didasari landasan pemikiran yang mendasar, maka kita hanya merencanakan angan-angan,” tegasnya.

Langkah progresif terlihat dalam kepemimpinan Suhardi Duka, di mana Pemprov Sulbar secara aktif melibatkan para bupati dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan program-program prioritas di tingkat kabupaten dengan visi dan misi pembangunan provinsi.

“Dan tentunya kita sudah awali dengan Rakornis yang dihadiri oleh enam bupati kemarin dan kami sudah mendapatkan usulan prioritas dari para bupati dan kami sudah masukkan di tim yang dipimpin oleh Bapperida,” ungkap mantan Bupati Mamuju dua periode tersebut.

Sebagai wujud dukungan konkret, Gubernur SDK mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp300 miliar untuk enam kabupaten pada tahun 2026, dengan masing-masing kabupaten menerima Rp50 miliar.

Namun, ia memberikan catatan penting terkait keberlangsungan transfer dana dari pemerintah pusat.

“Kalau dana transfer dari pusat, normal. Kalau tidak normal, maka tidak normal juga visi mi kita ini,” ujarnya, menyoroti ketergantungan fiskal daerah di mana 72 persen APBD Sulbar masih bergantung pada dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berkontribusi sekitar 27 persen.

Pengentasan kemiskinan menjadi agenda sentral dalam Musrenbang kali ini. Dengan angka kemiskinan Sulbar yang mencapai 10,71 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional, Suhardi Duka menargetkan penurunan sebesar satu persen setiap tahunnya.

“Jadi insyaallah kita akan menjadi bagian penting dan tahun ini pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting sementara kami akan buatkan peraturan gubernurnya dan gerakannya pasti akan masif karena saya sudah minta kepada Wakil Gubernur untuk memimpin pelaksanaan gerakan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, menyampaikan hasil reses anggota dewan untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan.

Selanjutnya, para bupati dari enam kabupaten secara bergilir memaparkan program-program prioritas daerah mereka, memastikan keselarasan dengan visi pembangunan Pemprov Sulbar, yaitu “Maju dan Sejahtera”. (*)