KKP Respon Gubernur Sulbar: Prioritaskan Tambak Rakyat, Potensi Investasi Rp 200 Miliar

Gubernur SDK saat melangsungkan dialog dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.

ANALYSIS.CO.ID, Jakarta – Langkah konkret diambil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam merespons kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK) bersama seluruh bupati se-Sulbar. Rabu (07/05/2025).

Pertemuan yang berlangsung itu membuahkan angin segar bagi pengembangan sektor perikanan budidaya di Sulbar, dengan fokus utama pada revitalisasi tambak rakyat. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, secara langsung menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi investasi hingga Rp 200 miliar melalui kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB).

Menanggapi usulan yang disampaikan Gubernur Suhardi Duka dan para kepala daerah terkait perlunya pembaruan tambak rakyat, Menteri Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk mendukung inisiatif tersebut.

“Jika Sulbar telah menyiapkan lahan yang memadai, kita bisa memulai dengan skala 100 hektare tambak rakyat. Dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi, potensi investasi yang bisa kita dorong bahkan mencapai Rp 200 miliar,” ujar Menteri Trenggono di hadapan rombongan dari Sulbar.

Selain penjajakan dengan ADB, peluang pendanaan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga terbuka lebar.

Potensi besar sektor kelautan dan perikanan Sulbar, yang ditopang oleh garis pantai yang luas dan sumber daya alam yang kaya, menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor internasional.

Dalam pertemuan yang sama, keluhan nelayan terkait implementasi Vessel Monitoring System (VMS) turut menjadi perhatian.

Menteri Trenggono meluruskan bahwa VMS merupakan alat pemantau armada perikanan dan tidak seharusnya membebani nelayan dengan biaya tambahan.

“VMS itu alat kontrol armada, bukan alat untuk memungut biaya. Jika ada indikasi nelayan dipungut biaya VMS, segera laporkan kepada kami. Itu jelas tidak benar dan akan kami tindak tegas,” katanya.

Pertemuan penting ini dihadiri oleh jajaran lengkap eselon I KKP, termasuk Dirjen Perikanan Budidaya Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc., Dirjen Perikanan Tangkap Dr. Muhammad Zaini, M.Sc., Dirjen Pengelolaan Ruang Laut yang juga menjabat Wakil Menteri KKP Dr. Ir. Victor Gustaaf Manoppo, M.M., Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han., serta Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti, M.Sc.

Kehadiran para petinggi KKP ini menggarisbawahi keseriusan pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan potensi maritim Sulbar.

Gubernur SDK menyambut baik respons cepat dan komitmen yang diberikan Menteri Trenggono.

Ia menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Sulbar beserta seluruh bupati untuk bersinergi dalam mewujudkan ekosistem ekonomi biru yang maju dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga membawa kesiapan konkret. Lahan tambak sudah kami siapkan, dan komitmen dari seluruh bupati se-Sulbar sangat kuat. Kami optimis dapat bergerak bersama pemerintah pusat untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan di daerah kami,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup
error: Content is protected !!