Gubernur SDK Rapat, Bahas Tuntutan Aksi Massa “Penolak Tambang”

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), memanfaatkan hari libur untuk menggelar rapat terbatas dengan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang kerjanya, Senin (12/05/2025).

Rapat ini digelar sebelum SDK bertolak ke Makassar untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulselbar.

Dalam rapat tersebut, beberapa isu krusial dibahas, termasuk langkah tindak lanjut terkait tuntutan aksi massa penambangan pasir yang terjadi beberapa waktu lalu.

SDK menegaskan bahwa tuntutan dari aksi tersebut akan segera direspons.

“Karena saya akan berangkat mengikuti RUPS, sementara banyak desakan, terutama terkait demo kemarin, tuntutannya akan segera kami tindak lanjuti,” tegas SDK.

SDK menambahkan, “Kami akan membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan terlebih dahulu menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal ini terkait dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, khususnya mengenai penertiban preman,” sambungnya.

Selain itu, rapat juga membahas evaluasi pendapatan daerah. SDK mengungkapkan bahwa capaian pendapatan Sulbar, berdasarkan catatan pemerintah pusat, masih berada di angka 18 persen. Padahal, idealnya, pada periode ini, pendapatan seharusnya sudah melampaui 25 persen.

“Seharusnya pendapatan kita sudah di atas 25 persen, namun evaluasi dari Jakarta menunjukkan bahwa kita masih berada di sekitar 18 persen. Kami akan menyesuaikan data tersebut dengan data yang kami miliki,” jelasnya.

SDK juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program-program OPD yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami telah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program. Beberapa program diharapkan dapat mulai dijalankan pada akhir Mei, dan Insya Allah, program-program yang langsung menyentuh masyarakat akan dapat dilaksanakan secara bertahap pada awal Juni,” tuturnya.(*)