SDK Pimpin Rapat Forkopimda Sulbar, Bentuk Tim Terpadu Atasi Premanisme dan Evaluasi Tambang

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), mengambil langkah tegas dalam merespons isu premanisme dan pengelolaan pertambangan di wilayahnya.

SDK memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dihadiri oleh sejumlah tokoh, seperti Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar Andi Darmawangsa, Kepala dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulbar, Komandan Korem (Danrem) 142 Tatag, perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN), serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulbar, di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar,

Fokus utama rapat adalah pembentukan tim terpadu yang akan bergerak cepat memberantas praktik premanisme yang dinilai menghambat investasi di Sulbar.

Kajati Sulbar, Andi Darmawangsa, usai pertemuan mengungkapkan bahwa konsep tim telah rampung dan tinggal menunggu penandatanganan.

“Itukan sangat menghambat investasi,” ujarnya dalam wawancara singkat.

Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulbar, Herdin Ismail, menambahkan bahwa pembentukan tim ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum.

“Masalah premanisme telah menjadi perhatian nasional, dan sejumlah wilayah telah bergerak cepat menanganinya. Mereka adalah oknum atau kelompok yang mengganggu ketertiban, meresahkan masyarakat dan Daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, rapat Forkopimda juga menyepakati pembentukan tim evaluasi tambang yang melibatkan unsur Forkopimda Sulbar. Tim ini akan bertugas menelisik seluruh aktivitas pertambangan di Sulbar, terutama yang menjadi sorotan publik.

“Tim evaluasi ini diketuai oleh Asisten III, Amujib, dengan anggota dari Kejati Sulbar, Polda Sulbar, BIN, dan Korem,” jelas Herdin Ismail.

Tugas tim evaluasi ini meliputi pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi, kontribusi pendapatan daerah, serta dampak lingkungan dan sosial bagi pertambangan yang berizin. Sementara itu, tambang-tambang ilegal akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Herdin Ismail berharap tim terpadu penanganan premanisme dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan transparan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak langsung. Sementara untuk tim evaluasi tambang,

ia berharap agar tim mampu menjawab keresahan publik dan memastikan praktik pertambangan berjalan transparan, berkelanjutan, dan sesuai regulasi.

“Kami berharap tim ini bekerja secara profesional, dan objektif. Evaluasi menyeluruh terhadap tambang termasuk aspek legalitas, dampak lingkungan, dan kontribusi ekonomi harus menjadi prioritas. Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Sulbar, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam,” pungkas Herdin Ismail.

Senada dengan itu, rilis dari Polda Sulbar menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan sinergi strategis seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif di Sulawesi Barat.

Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adang Ginanjar, dalam presentasinya memaparkan situasi Kamtibmas terkini dan menegaskan komitmen Polda Sulbar untuk mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim investasi yang menarik dan aman.

Ia juga menjabarkan strategi inovatif kepolisian dalam menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha, mulai dari peningkatan patroli hingga penanganan cepat pelanggaran hukum. (*)