Akselerasi Kesbangpol Sulbar: Dana Hibah Cair Cepat, Serta Tim Radikalisme Terbentuk

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam beberapa aspek penting, termasuk pencairan dana hibah dan pembentukan tim penanganan radikalisme. Sabtu (07/06/2025).

Hal ini terungkap dalam pertemuan Kesbangpol se-Indonesia Timur yang dimotori oleh Kemendagri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, di Claro Hotel Makassar. Jl. A.P Pettarani No. 03, Kec. Tamalate, Kota Makassar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Sulbar, Sunusi, memaparkan capaian ini yang membuat beberapa provinsi lain berniat belajar dari Sulbar.

Dalam pertemuan tersebut, Sunusi menjelaskan bahwa Kesbangpol Sulbar berhasil mencapai tiga target utama dalam 100 hari kerja Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen TNI Purn Salim S Mengga (JSM).

“Yang pertama yaitu pencairan dana hibah, ternyata dari beberapa provinsi yang datang mau datang berguru ke Sulbar untuk bisa sampai pencairan dana itu secepat itu, sementara mereka itu sampai sekarang masih dalam proses,” ujar Sunusi.

Kecepatan ini menjadi sorotan mengingat banyak daerah lain masih berkutat dengan birokrasi pencairan dana hibah.

Selain itu, Kesbangpol Sulbar juga menjadi yang terdepan dalam pembentukan tim penanganan paham radikalisme.

“Alhamdulillah saya dengar informasi dari teman-teman ternyata Sulbar yang nomor dua se-Indonesia untuk pembentukan itu, provinsi dan seluruh kabupaten belum ada yang terbentuk,” tambahnya.

Keberadaan tim ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah. Capaian lainnya adalah pelaksanaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menunjukkan peningkatan signifikan di Sulbar, dari 74,03 menjadi 74,55.

“Mereka juga teman-teman Indonesia Timur itu belum melaksanakan IDI,” kata Sunusi, menunjukkan bahwa Sulbar kembali menjadi pelopor di kawasan timur.

Meski demikian, Sunusi mengakui adanya disparitas anggaran dengan provinsi lain seperti Sulawesi Selatan (Sulsel) yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi.

“Kalau kita lihat kemarin ternyata Sulsel saya lihat kemarin dia mampu menganggarkan itu dananya karena memang PAD-nya lebih tinggi dari kita sehingga kita sesuai dengan kemampuan daerah saja,” jelasnya.