Debat Publik Pertama Pilkada, Sutinah Sambut Positif Serangan Pertanyaan Ado

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Debat perdana atau pertama, pemilih kepala daerah (Pilkada) Mamuju berlangsung sengit antara calon bupati nomor urut 1, Sutinah Suhar – Yuki Permana (Tina-Yuki) dan paslon nomor 2, Ado Mas’ud-H. Damris. Sabtu (02/11/2024).

Dalam perdebatan ini, Ado sapaan akrabnya menyampaikan permohonan khusus kepada calon Bupati petahana Mamuju, Sutinah Suhardi guna menuntaskan infrastruktur khususnya di Kalumpang.

Mas’ud mengungkapkan harapannya, agar Sutinah melanjutkan inovasi serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kalumpang, khususnya sektor layanan kesehatan yang dianggap masih perlu ditingkatkan.

Melalui pertanyaa tersebut, sontak disambut positif dari pendukung pasangan Tina-Yuki, dimana paslon nomor 3 ini, berharap program  ini dapat terealisasi dalam masa jabatan selanjutnya jika terpilih.

Pendukung Tina-Yuki juga mengamini bahwa fokus pada pembangunan infrastruktur dan kesehatan di Kalumpang adalah langkah penting demi pemerataan layanan masyarakat di wilayah tersebut.

Di sisi lain, calon bupati petahana Mamuju, memaparkan berbagai capaian pembangunan yang telah dicapai selama masa jabatannya.

Diketahui debat kali ini, secara khusus menyoroti peningkatan signifikan di bidang kesehatan dan pendidikan yang telah dilakukan, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih mudah dijangkau serta perbaikan infrastruktur sekolah di sejumlah kecamatan terpencil.

Bupati perempuan pertama di Mamuju ini dalam komitmennya, akan terus berupaya, dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.

Sutinah yang akrab Tina ini juga menjanjikan, inovasi di berbagai sektor, agar kesejahteraan masyarakat Mamuju dapat semakin merata.

Lebih lanjut, debat perdana ini memberikan gambaran yang jelas tentang komitmen para calon dalam membawa perubahan yang signifikan bagi Mamuju, dengan harapan semua lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, dapat menikmati layanan dan fasilitas publik yang layak. (*)