Makan Bergizi Gratis Belum Dimulai di Parepare

Analysis.co.id, Parepare – Program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Suslel).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parepare, Makmur Husain mengungkapkan belum jalannya program makan bergizi gratis karena belum ada anggaran yang tersedia.

“Kita di Parepare uji coba di sekolah menyeluruh belum ada. Karena anggarannya belum ada,” kata Makmur, Senin (6/1/2024).

Makmur juga menjelaskan makan bergizi gratis belum diketahui petunjuk teknis berjalannya program tersebut.

“Ini juga kami belum tahu siapa yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional, penyedianya siapa,” ungkapnya.

“Karena Badan Gizi Nasional ini yang melakukan seleksi siapa penyedia, pengelola dan pengawasnya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir mengatakan belum mengetahui skema anggaran untuk program presiden tersebut.

Kaharuddin menjelaskan belum dianggarkan untuk program makan siang gratis di APBD Parepare.

Sebab, kata dia, petunjuk teknis (juknis) belum ada sehingga Disdikbud Parepare juga belum bisa memaparkan terkait makan bergizi gratis.

“Nah, ini kita belum tahu bagaimana skema penganggarannya, apakah pemerintah pusat atau ada dibebankan kepada daerah. Ini belum jelas,” kata Kaharuddin.

“Makan gratis sebenarnya belum kita anggarkan di APBD, karena penjelasan dari Kadis (Disdikbud) itu belum ada juknis. Sehingga kadis juga belum mampu menyampaikan seperti apa makan bergizi gratis ini,” jelasnya.

Menurut Kahar, telah melakukan perhitungan soal ketentuan pemerintah pusat untuk satu porsi makanan dihargai Rp 10 ribu.

Maka anggaran yang harus disiapkan pemerintah kota sebesar Rp 60 miliar per tahun untuk 25 ribu pelajar di Parepare.

“Sekarang kan ketentuan pemerintah Rp 10 ribu (per porsi) kalau dikali 25 ribu siswa di Parepare berarti kita harus siapkan (anggaran) Rp 60 miliar per tahun,” jelasnya.

Kemudian, Kaharuddin juga telah melakukan konsultasi ke Pemprov Sulsel dan diminta untuk disiapkan anggaran sebesar Rp 30 miliar.

“Kami konsultasikan kembali di kantor Gubernur, itu diminta untuk diisi sebesar Rp 30 miliar,” bebernya.

“Setelah kami kembali rapat banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah, kita semua sudah cut-cut fisik di luar DAK dan DAU. Kita hanya mampu Rp 12 miliar, itu sudah termasuk BTT (biaya tak terduga),” jelas Kaharuddin.(*)