Kapolda Sulbar Pimpin Aksi Penanaman Komoditas Pangan Strategis di Mamuju

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Di tengah upaya nasional memperkuat ketahanan pangan, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar) mengambil langkah proaktif.

Irjen Pol. Adang Ginanjar, Kapolda Sulbar, memimpin langsung aksi penanaman komoditas pangan strategis di Dusun Sumua, Desa Botteng, Kecamatan Simkep, Mamuju, Rabu (12/2/2025).

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Polda Sulbar dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Aksi ini melibatkan Pemerintah Provinsi (PJ. Gubernur), instansi terkait, para pejabat utama Polda Sulbar, Bhayangkari, serta masyarakat setempat.

Di bawah terik matahari, Kapolda dan rombongan dengan penuh semangat menanam bibit jagung, cabai, bawang merah, dan kopi.

Tak hanya sekadar menanam, kegiatan ini juga diisi dengan arahan teknis dari para ahli pertanian yang hadir, memastikan setiap bibit ditanam dengan teknik yang tepat untuk memaksimalkan hasil panen.

Suasana kerja sama dan kebersamaan begitu terasa di antara seluruh personel, Bhayangkari, dan masyarakat, mencerminkan sinergi yang kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Lebih dari sekadar aksi sesaat, kegiatan ini merupakan bagian dari program jangka panjang Polda Sulbar. Irjen Pol. Adang Ginanjar menjelaskan, Kegiatan ini merupakan bagian dari program jangka panjang Polda Sulbar untuk meningkatkan ketahanan pangan di Sulawesi Barat.

“Kami memilih jagung, cabai, bawang merah, dan kopi karena merupakan komoditas penting yang dibutuhkan masyarakat. Keberhasilan program ini tidak hanya akan meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga memberdayakan masyarakat Desa Botteng, meningkatkan pendapatan mereka, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tutur Kapolda.

Polda Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung program ini, memantau perkembangannya, dan memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan.

Aksi penanaman komoditas pangan strategis di Botteng ini menjadi bukti nyata bahwa pengabdian kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(*)