DPRD Sulbar Soroti Kinerja OPD Mitra Kerja dalam LKPJ 2024

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Jumat (11/04/2025).

Agenda utama pertemuan ini adalah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Sulbar Tahun 2024.

Sejumlah OPD penting hadir dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Sulbar tersebut, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), serta Dinas Perkebunan.

Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, didampingi oleh anggota Komisi II lainnya, yakni Habsi Wahid, M. Khalil Gibran, dan Sulfakri Sultan.

Usai rapat, Habsi Wahid kepada awak media menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diemban DPRD Sulbar terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

“Rapat ini penting untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja dari masing-masing OPD, terutama yang menjadi mitra kerja Komisi II,” ujar Habsi.

Lebih lanjut, Komisi II juga aktif menggali informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi serta kebutuhan yang diperlukan oleh setiap OPD untuk meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang.

“Hasil dari rapat kerja ini akan kami rangkum dalam catatan-catatan penting. Selanjutnya, catatan ini akan kami sampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat,” pungkas Habsi.

Politikus tersebut berharap agar evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2024 ini dapat menjadi landasan perbaikan untuk pelaksanaan program-program APBD di tahun 2025.

Salah satu fokus yang ditekankan adalah terkait program penyediaan pangan dalam upaya penanganan stunting.

“Misalnya, soal penyediaan pangan untuk penanganan stunting. Kita harus memastikan program ini benar-benar berjalan efektif, termasuk dengan dukungan anggaran yang memadai,” tegas Habsi.

Rapat kerja ini menunjukkan keseriusan DPRD Sulbar dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta mendorong peningkatan kinerja seluruh perangkat daerah demi kemajuan Provinsi Sulbar(*)