Wagub Sulbar Gerah, Perintahkan Sanksi ASN Indisipliner dan Blacklist Perusahaan Penunggak Tender

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, menunjukkan ketegasannya dalam membenahi kinerja birokrasi dan pengelolaan proyek di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.

Dalam rapat bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lantai 2 Kantor Gubernur, Rabu (23/4/2025).

Ia mengeluarkan sejumlah instruksi keras yang menyoroti kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan integritas proses tender.

Salah satu poin utama yang ditekankan Salim adalah perlunya pengawasan ketat terhadap setiap proyek yang dikerjakan.

Ia meminta setiap OPD untuk membuat surat pengawasan sebagai bagian dari mekanisme kerja. Langkah ini diyakini dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana.

Lebih lanjut, Salim Mengga tanpa kompromi melarang perusahaan yang tercatat memiliki tanggungan atau sangkutan untuk mengikuti proses tender.

“Selesaikan dulu sangkutannya baru bisa diikutkan tender, kalau tidak jangan dikasi,” ujarnya dengan nada tegas.

Kebijakan ini jelas mengindikasikan komitmen Pemprov Sulbar untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepatuhan dalam setiap transaksi pengadaan barang dan jasa.

Tak hanya fokus pada aspek eksternal, Wagub juga menyoroti kedisiplinan internal ASN. Ia meminta para Kepala OPD untuk memperketat pengawasan kinerja pegawai, termasuk memberikan konsekuensi yang jelas bagi mereka yang kedapatan meninggalkan kantor sebelum jam kerja usai.

“Tugas itu punya sasaran dan tujuan, apapun jabatanmu harus ada tanggung jawab,” kata Salim, menekankan pentingnya akuntabilitas di semua tingkatan birokrasi.

Isu lain yang tak luput dari perhatian pendamping Gubernur Suhardi Duka ini adalah pertanggungjawaban atas aset daerah.

Ia meminta agar oknum yang menguasai kendaraan dinas dan mengembalikannya dalam kondisi tidak semestinya untuk segera bertanggung jawab. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya evaluasi dan penertiban terhadap pengelolaan aset-aset pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Salim Mengga juga mengusulkan perlunya orientasi bagi seluruh Kepala OPD.

Selain itu, ia menekankan pentingnya validasi data terkait calon penerima bantuan untuk program penanggulangan stunting dan kemiskinan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi permasalahan sosial di Sulbar.(*)

Adv