SDK-JSM Fokus Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan, Siapkan Rp 50 Miliar untuk Tiap Kabupaten

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama para bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD se-Sulbar di kantor gubernur,

Dalam rapat tersebut membahas Agenda utama: pembahasan program kerja kabupaten untuk tahun anggaran 2026.

Rakor ini menjadi wadah bagi masing-masing kabupaten untuk mempresentasikan program prioritas mereka. SDK-JSM, yang mengusung visi pembangunan merata, berencana mengalokasikan anggaran minimal Rp 50 miliar untuk setiap kabupaten. Langkah ini diambil di tengah upaya efisiensi anggaran daerah.

“Kami berpandangan bahwa provinsi tidak memiliki wilayah, yang memiliki wilayah adalah kabupaten,” ujar SDK usai memimpin rakor. Jumat (25/04/2025).

Ia menekankan pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten dalam mewujudkan pembangunan.

Alokasi anggaran ini, lanjut SDK, merupakan bagian dari misi mereka untuk membangun kabupaten secara merata.

“Rancangan kami di tahun 2026, kita akan alokasikan anggaran minimal Rp 50 miliar setiap kabupaten. Oleh karena itu, akan ada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada 29 April 2025 mendatang,” jelasnya.

Sebelum Musrenbang, para kepala daerah diundang untuk memaparkan program-program unggulan mereka.

“Tadi para bupati sudah menyampaikan dan memasukkan programnya. Semua programnya bagus, meliputi infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pertanian, ketahanan pangan, dan lain-lain,” ungkap SDK.

Beberapa kabupaten, lanjut SDK, mengajukan anggaran melebihi pagu Rp 50 miliar yang disiapkan Pemprov Sulbar.

“Itu wajar, karena nantinya akan kita diskusikan di Bappeda untuk menyesuaikan. Kita berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita naik dan dana transfer dari pusat juga normal,” ujarnya.

SDK menekankan pentingnya pengawasan dalam penggunaan anggaran. “Pasti kita monitoring dan pengawasan nanti penggunaan anggarannya. Karena adanya anggaran itu, kita kerjakan provinsi dan ada juga Pemkab usulkan, makanya akan di Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kan,” tandasnya.

Rakor ini menjadi langkah awal Pemprov Sulbar dalam merealisasikan janji kampanye, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dalam membangun Sulbar yang lebih maju. (*)

Adv