Meritokrasi Harga Mati, Gubernur Sulbar Tolak Transaksi Jabatan

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), dengan nada tegas menyerukan penerapan meritokrasi secara ketat dalam promosi jabatan di lingkungan pemerintahannya.

Penegasan ini disampaikan SDK dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) tingkat Provinsi Sulbar yang digelar di Mamuju, Jumat, 25 April 2025.

Di hadapan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulbar, SDK menekankan bahwa kinerja dan kemampuan adalah satu-satunya tolok ukur untuk kenaikan jabatan.

Ia secara eksplisit melarang segala bentuk praktik suap dan upaya transaksional dalam meraih posisi di pemerintahan.

“Saya ingin pastikan, untuk menciptakan clean and good governance, hilangkan di dalam pemikiran saudara-saudara bahwa jabatan itu bisa dibeli,” ujar SDK dengan mimik serius.

Mantan anggota parlemen dari daerah pemilihan Sulawesi Barat ini juga menyinggung berbagai potensi jalur “belakang” yang mungkin dicoba oleh oknum tertentu.

Ia dengan jelas menyatakan bahwa pendekatan melalui dirinya, wakil gubernur, istri, maupun anaknya tidak akan membuahkan hasil.

“Anda mau naik dari eselon 4 ke eselon 3, eselon 3 ke eselon 2, itu berdasarkan dengan kinerja dan kemampuan yang saudara miliki. Anda jangan mencoba menyogok gubernur untuk menjadi pejabat, mau menyogok wakil gubernur,” katanya.

“Atau pun mungkin karena tidak bisa tembus lewat gubernur, lewat istrinya gubernur. Istri saya tidak mengurusi urusan pemerintahan. Ataupun mungkin lewat anaknya gubernur, anak saya juga adalah pejabat. Jadi, tidak usah masuk di situ.”

Lebih lanjut, SDK menjelaskan bahwa promosi jabatan hanya akan diberikan kepada ASN yang memiliki kemampuan mumpuni, kinerja yang terukur, etika yang baik, serta loyalitas terhadap organisasi.

“Cukup anda punya kemampuan, anda punya kinerja, anda memiliki etikat yang baik, loyal, anda bisa dapat jabatan,” pungkasnya, menandaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(*)

Adv