Kebocoran PAD, Gubernur SDK Murka, Ancam Bawa Perusahaan Sawit ke Ranah Hukum

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menunjukkan ketegasan sikapnya terhadap dugaan praktik ketidaktransparanan dalam pembayaran pajak daerah oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah yang digelar di ruang oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, diwarnai aksi walk out sang gubernur.

Kemarahan SDK memuncak saat mendapati ketidaksesuaian antara volume penggunaan air permukaan dengan nominal pajak yang disetorkan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Banyak air yang digunakan, tapi tidak bayar pajak,” ujarnya geram, usai rapat. Sabtu (26/04/2025).

Mantan anggota DPR RI periode 2019-2025 itu menuding perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penyimpangan pembayaran pajak, bahkan secara terang-terangan melakukan praktik penghindaran pajak.

Ia menilai, eksploitasi air permukaan dalam skala besar tidak diimbangi dengan pembayaran pajak yang wajar, sehingga merugikan daerah.

SDK mengancam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum jika tidak menemukan titik terang.

“Sementara ini saya benahi. Dan kalau tidak selesai, kita bersoal hukum,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sulbar kini tengah berupaya mengoptimalkan PAD, terutama dari sektor pajak daerah.

Dugaan penyimpangan pajak oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit menjadi sorotan utama, mengingat potensi kerugian negara yang signifikan.(*)

Adv