Prioritaskan Rakyat, Gubernur SDK Kritik Pedas Alokasi Anggaran OPD

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menyampaikan kritik pedas terhadap alokasi anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar. Selasa (29/04/2025).

SDK menekankan perlunya perubahan mendasar dalam penyusunan rencana pembangunan dan anggaran tahun 2026.

Dengan nada tegas, Suhardi Duka mengingatkan para pimpinan OPD untuk menyusun rencana yang lebih realistis dan memiliki dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat.

Ia berharap, dokumen rencana pembangunan ke depan tidak hanya menjadi tumpukan kertas, melainkan implementasinya dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Sulbar.

“Karena kita tinggalkan alokasi anggaran yang tidak memiliki public value yang tinggi. Tidak memiliki dampak yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Gubernur di hadapan para peserta Musrenbang yang membahas penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.

Lebih lanjut, SDK menyoroti kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selama ini dianggap belum maksimal.

Ia bahkan mengancam akan mengambil alih penyusunan RKA jika para kepala OPD tidak menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran tersebut.

“Karena jangan sampai saya buatkan Anda RKA. Pada saat saya evaluasi RKA yang Anda bikin, ternyata tidak sesuai dengan keinginan saya, saya bikinkan Anda RKA. Bisa saya bikin, jadi jangan,” tegasnya.

Gubernur memberikan contoh konkret mengenai ketidakpuasannya terhadap alokasi anggaran yang lebih banyak tersedot untuk kegiatan administratif seperti perjalanan dinas, honorarium, dan pengadaan kertas.

Sementara porsi anggaran untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat justru sangat kecil.

“Perjalanan dinasnya 30 persen, honornya 30 persen, pengadaan kertasnya 20 persen, sampai ke masyarakat sisa 10 persen, pasti berubah dan kubikinkan RKA yang lebih baik. Begitu pak ya,” tandasnya.

Pernyataan keras Gubernur ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh jajaran pemerintahan di Sulbar untuk lebih memprioritaskan kepentingan rakyat dalam setiap perencanaan dan pengalokasian anggaran. (*)