Wagub JSM Pimpin Rapat Evaluasi Tambang, Tekankan Pendekatan Humanis

ANALYSIS.CO.ID, Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, memimpin rapat tim terpadu pengendalian dan evaluasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Rapat ini menjadi langkah awal Pemprov Sulbar untuk memverifikasi seluruh tambang di wilayahnya, terutama yang bermasalah.

Salim S Mengga menegaskan tujuan verifikasi adalah menyelesaikan konflik yang selama ini muncul.

“Tujuannya agar konflik-konflik yang selama ini ada, bisa kita selesaikan. Rakyat bisa tenang mencari nafkah, kemudian investasi juga tidak merasa terancam. Jadi, dua-duanya kita jaga,” ujarnya. Sabtu (24/05/2025).

Untuk itu, Pemprov Sulbar telah membentuk tim pengendalian dan evaluasi yang diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Salim S Mengga, yang juga pasangan dari Suhardi Duka (SDK), bahkan berpesan kepada tim untuk mengedepankan pendekatan humanis saat terjun ke lapangan.

“Setelah turun ke bawah, berkomunikasi dengan masyarakat, saya sudah pesankan, tidak boleh bernada menyalahkan. Tetapi memberi pengertian, karena bisa jadi salah paham selama ini karena ada misinformasi, kurang informasi sehingga muncul berbagai macam isu yang membuat orang jadi salah paham,” kata Salim.

Menurutnya, pembangunan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat sangat krusial untuk menghindari kesalahpahaman.

“Kita harus mulai bangun rasa saling percaya. Rakyat percaya pemerintah, pemerintah juga harus bertugas untuk menyejahterakan rakyatnya,” tegasnya.

Salim S Mengga menambahkan, investasi merupakan salah satu kunci dalam upaya menyejahterakan rakyat.

“Tanpa investasi kita sulit untuk bisa mempercepat proses menyejahterakan rakyat. Jadi, harus ada semacam hubungan-hubungan yang harmonis antara investor, rakyat dan pemerintah. Nah, di tengah-tengah inilah harus kita pelihara hubungan itu, jangan ada yang merasa dirugikan,” tuturnya.

Ia berharap persoalan tambang yang ada saat ini dapat diselesaikan seadil-adilnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Rakyat merasa tidak dirugikan, apalagi perusahaan. Perusahaan juga bisa berusaha di sini dengan tenang, karena dia merasa bahwa kehadirannya bisa diterima oleh masyarakat, bukan hanya diterima pemerintah, tetapi diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari mereka,” pungkas Salim.(*)